Moelyadi : Pertegas Peran Pemda Dan Masyarakat Dalam Administrasi Tenaga Listrik



Investigasiplus.com

Makassar —Kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang selama ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) tidak hanya permasalahan Kalibrasi atau Tera dan Tera Ulang yang menjadi Domain Pemda, tetapi harus ada jaminan selain dari Pembangunan ketenagalistrikan, begitu pula dengan jaminan Keamanan atas ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar serta tanpa ada “rekayasa administrasi maupun Instalasi”. Tegas Moelyadi (Ketua umum Masyarakat Peduli Konsumen Indonesia – MASPEKINDO

Moelyadi menyayangkan jika sikap Pemda seperi acuh tak acuh terhadap Kewajibannya untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada pelaku Usaha yang dinilai oleh Konsumen PT PLN dapat berakibat merugikan Masyarakat /Konsumen.

Padahal pemda menyadari secara penuh, bahwa Rencana umum ketenagalistrikan secara nasional penyusunannya, Sangat jelas mengikutsertakan pemerintah daerah yang penetapannya setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab Jangan sampai ada kesan dari Konsumen bahwa “Pemda hanya Mendahulukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)”, dibanding memberikan rasa aman dan manfaat dari Kewajiban masyarakat dalam setiap transaksi Pembayaran yang dipungut oleh pelaku Usaha.

Selain dari kewenangan Pemda terhadap Pengawasan kepada Pelaku Usaha (PT PLN), diperlukan pula pengawasan terhadap Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik yang dilakoni oleh Kontraktor Listrik, utamanya terhadap pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang menjadi tanggung Jawab Kontraktor listrik yang dapat saja menimbulkan Kebakaran rumah/gedung milik Pelanggan ketika kontraktornya salah dalam menilai kualitas bahan Instalasi yang akan digunakan oleh Konsumen, melalui rekomendasi sang Kontraktor kepada Pemilik Bangunan. Papar Moelyadi.

Pengawasan untuk Kontraktor yang dinilai oleh Moelyadi, diperlukan adanya jaminan yang dibuat dihadapan pejabat (Notaris) jika suatu saat nanti terjadi kebakaran yang disebabkan oleh instalasi yang tidak standar, maka tanggungjawab ada pada Kontraktor atau pihak yang mengeluarkan Sertipikat laik Operasi. Sebab dari beberapa kejadian yang acap kali disikapi oleh LIMIT INDONESIA, masih terdapat survey lokasi objek melalui dengan cara “perkiraan jarak jauh atau sama dengan tanpa survey, namun ada hasil survey”. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus, harus ada peran Pemda dan masyarakat pengguna Instalasi melalui pengawasan atas Administrasi yang tegas didalam mengantisipasi Musibah kebakaran dibelakang hari yang kerugiannya tidak hanya dialami oleh Pemilik Gedung/rumah, tetapi juga masyarakat sekitarnya.

Kata Moelyadi pula. MASPEKINDO berharap kepada Pelaku Usaha (PLN) untuk tidak menyalurkan tenaga listrik kepada Pemohon jika belum adanya pernyataan dari pihak Kontraktor didalam memberikan jaminan surat Pernyataan bebas temuan instalasi (bila perlu dihadapan Notaris) , yang menjelaskan pada intinya Bahwa Instalasi yang digunakan oleh konsumen harus sudah benar-benar Standar SNI, Berikut Jenis ketebalan Kabel harus sesuai dengan arus daya yang diperjanjikan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan (PLN).

Kemudian kepada pihak Pemda, sebaiknya dalam memberikan Ijin mendirikan bangunan (IMB) persyaratannya diperlukan Pernyataan Pemohon atau pemilik Bangunan/rumah dalam setiap Musibah kebakaran yang ditimbulkan akibat dari Instalasi yang digunakan, jika tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, maka seluruhnya merupakan tanggung jawab Pemohon IMB. Tutup Moelyadi.(*)

Investigasiplus.com